BekasiUpdate.id - Tim Advokasi Patriot Indonesia menggelar konferensi pers terkait sikap atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang menyerang pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Heri Koswara dan Solihin.
Ketua Tim Advokasi Patriot Indonesia, Iqbal Daud Hutapea menegaskan terdapat sejumlah akun media sosial tidak bertanggung jawab telah menyebarkan berita bohong yang merugikan pasangan Heri-Sholihin.
“Situasi Pilkada Kota Bekasi saat ini semakin tidak kondusif akibat maraknya kampanye hitam yang mencemarkan nama baik klien kami,” ungkap Iqbal kepada wartawan di Resto Wulan Sari Bekasi Selatan, Selasa (19/11).
Iqbal menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap para pelaku kampanye hitam.
“Kami akan melaporkan akun-akun media sosial yang terlibat ke pihak kepolisian. Selain itu, kami tengah mempersiapkan gugatan hukum untuk memperjuangkan keadilan bagi klien kami sesuai locus delicti kejadian,” jelas Iqbal.
Tim hukum akan memanfaatkan berbagai pasal, termasuk Pasal 310 dan 311 KUHP, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seperti Pasal 27 ayat 1, Pasal 28, dan Pasal 29. “Upaya hukum ini wajib ditempuh untuk melindungi kehormatan dan hak pasangan Heri Koswara-Solihin,” tambahnya.
Selain langkah hukum, relawan pasangan Heri Koswara-Solihin akan membantu menangkap pelaku dan menyerahkannya kepada pihak berwajib. Tim Advokasi juga mengimbau masyarakat untuk tetap bijak menggunakan media sosial, terutama selama masa Pilkada guna menjaga kondusivitas dan menghindari perpecahan di masyarakat.
“Black campaign ini bukan hanya mencederai klien kami, tetapi juga merusak demokrasi. Kami berkomitmen untuk memastikan semua proses hukum berjalan sesuai aturan demi terciptanya Pilkada yang bersih dan bermartabat,” tegas Iqbal.
Tim Advokasi Patriot Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak, untuk menghormati prinsip demokrasi dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Tim Paslon Heri Koswara-Solihin berharap, Pilkada Kota Bekasi dapat berjalan dengan damai dan demokratis, tanpa adanya praktik kampanye hitam.
